Ibukota – Deputi Sektor Kondisi Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan target pertumbuhan dunia usaha 8 persen pada tahun 2029 merupakan proyeksi sekaligus intervensi.
Pernyataan yang dimaksud disampaikan pada Penanam Modal Network Summit 2024 yang diadakan PT Mirae Asset Sekuritas ke Jakarta, Kamis.
‘Transformasi sektor ekonomi untuk menuju peningkatan kegiatan ekonomi 8 persen ini akan bermetamorfosis menjadi sasaran penyelenggaraan kita lima tahun ke depan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJMN 2025-2029). Trajektori pertumbuhan dunia usaha seperti inilah yang dimaksud kita set (atur) sebagai target pada lima tahun ke depan. Kalau kami menyusun target perkembangan itu tidak hanya sekali sekedar merumuskan proyeksi, tetapi kita proyeksi ditambah dengan intervensi,” ungkap Amalia.
Intervensi yang tersebut dimaksud merupakan upaya, perencanaan matang, lalu pengawal acara secara baik untuk mencapai peningkatan ekonomi 8 persen.
Dia menegaskan bahwa target yang dimaksud sesuai dengan visi-misi Presiden RI Prabowo Subianto, sehingga harus dikawal bersatu oleh para pemangku kepentingan.
"Ini adalah target yang mana harus kita kawal dengan lalu dikawal ini artinya bukanlah hanya saja dari pemerintah. Ini adalah juga harus dikawal oleh seluruh pelaku pembangunan, diantaranya privat sector,” ucapnya yang tersebut juga menjabat sebagai Pelaksana Tindakan (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
Untuk mencapai pertumbuhan perekonomian 8 persen, stabilitas kegiatan ekonomi makro dinilai harus terjaga kemudian perubahan struktural dunia usaha guna meningkatkan produktivitas maupun kualitas pembangunan ekonomi wajib diimplementasikan.
Perbaikan kualitas perkembangan juga dinilai berubah jadi modal untuk mencapai peningkatan perekonomian inklusif kemudian berkelanjutan.
Pemerintah mempunyai 8 strategi plus 1 untuk mengakselerasi pencapaian target peningkatan kegiatan ekonomi pada lima tahun ke depan. Mulai dari produktivitas pertanian, industrialisasi yang dimaksud padat berorientasi ekspor kemudian berkelanjutan, dunia usaha biru juga sektor ekonomi hijau, pariwisata lalu perekonomian kreatif, sesudah itu perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, metamorfosis digital.
Kemudian juga penanaman modal (khususnya investasi modal dari asing berorientasi ekspor lalu pembangunan ekonomi non Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN), juga belanja negara untuk produktivitas seperti kegiatan Makan Bergizi Gratis, pembangunan 3 jt rumah per tahun, serta inisiatif sama lainnya.
“Plus satunya adalah enabling environment, yaitu deregulasi perizinan, dan juga kebijakan fiskal dan juga moneter yang pro growth. Jadi fiskal lalu moneter pun juga selain pro-stability, harus juga pro-growth,” kata dia.
Industrialisasi disebut berubah menjadi kunci penting untuk mengungkit perkembangan kegiatan ekonomi 8 persen melalui proses lanjut (agro, tambang, juga sumber daya laut), lapangan usaha dasar (kimia lalu logam), juga bidang padat teknologi pengembangan (farmasi, elektronik, lalu alat angkutan), lapangan usaha padat karya terampil, serta bidang jasa.
Terkait hilirisasi, telah terjadi ditentukan 15 sektor unggulan komoditas. Mulai dari nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, minyak bumi, gas bumi, besi-baja, pasir silika, garam, ikan Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT), udang, dan juga tilapia. Semua komoditas yang disebutkan dikembangkan melalui pengembangan lebih lanjut guna memperkuat seluruh permintaan sektor prioritas.
Sebagai upaya mengempiskan ketimpangan antar wilayah, industrialisasi akan didorong melalui 24 Kawasan Industri (KI) serta 4 Kawasan Perekonomian Khusus (KEK) yang digunakan tersebar dari bagian barat hingga timur Indonesia.
Kebijakan industrialisasi dianggap penting mengingat adanya keperluan penambahan lapangan pekerjaan layak bagi warga yang sedang memasuki masa bonus demografi.
Pemerintah juga memfokuskan konstruksi 10 Destinasi Wisata Keutamaan (DPP) dan juga 3 Destinasi Regeneratif (Bali, DKI Jakarta, dan juga Kepulauan Riau) sebagai upaya mencapai perkembangan perekonomian 8 persen.
Dalam Rencana Kerja pemerintahan (RKP) 2025, beberapa tujuan yang dikejar antara lain peningkatan perekonomian Tanah Air sebesar 5,3 persen, pemuaian terjaga pada rentan sasaran 2,5 plus minus satu persen, Taraf Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5,5 persen, tingkat kemiskinan ekstrim menuju 0 persen, pendapatan nasional bruto 7.920 dolar Amerika Serikat (AS) per kapita.
Trajektori peningkatan perekonomian pada 2026 yaitu 6,3 persen, tak lama kemudian 7,3 persen pada 2027, 7,7 persen pada 2028, juga 8 persen pada 2029. Secara rata-rata, perkembangan sektor ekonomi selama lima tahun mendatang ialah 7,0 persen.
“Kami ingin meminta kita semua untuk berkolaborasi, akibat we are not predicting our future, but we are shaping our future. Oleh sebab itu, let's shape the future of economy of Indonesia, untuk kita mampu sama-sama mengawal cita-cita kita sama-sama berujung peningkatan ekonomi 8 persen,” ujar dia.
Artikel ini disadur dari Bappenas: Ekonomi tumbuh 8 persen itu proyeksi sekaligus intervensi
