Asbisindo berupaya membantu pemerintah dari sisi penguatan perekonomian syariah
Jakarta – Asosiasi Bank Syariah Indonesi (Asbisindo) terus memacu penguatan sistem ekologi haji lalu umrah dan juga efek bergandanya terhadap penduduk sebagai peluang perekonomian serta devisa bagi negara.
Menurut Asbisindo, langkah ini selaras dengan rencana pemerintah yang digunakan ingin mengejar peluang devisa senilai Rp200 triliun yang dimaksud bisa jadi dibawa masuk ke Tanah Air dari kegiatan haji juga umrah.
Melalui keterang tertulisnya di dalam Jakarta, Selasa, Ketua Asbisindo Hery Gunardi mengingatkan bahwa masyarakat muslim Nusantara mengeluarkan sekitar lebih tinggi dari Rp65 triliun setiap tahunnya untuk melaksanakan ibadah haji kemudian umrah dalam Tanah Suci. Kemungkinan ini, tegas Hery, harus dicermati secara ekonomi untuk kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Asbisindo berupaya membantu pemerintah dari sisi penguatan ekonomi syariah, ke mana salah satu prinsip pengelolaan syariah adalah memberikan kemaslahatan yang tersebut seluas-luasnya bagi masyarakat,” kata Hery.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memperkirakan prospek devisa yang mana bisa jadi dibawa masuk ke Negara Indonesia dari kegiatan haji serta umrah mencapai setidaknya Rp200 triliun per tahun.
Pada tahun 2024, Negara Indonesia tercatat menjadi negara pengirim delegasi haji terbesar di dalam globus dengan kuota 241.000 jemaah yang digunakan terdiri menghadapi 221.00 kuota haji normal serta 20.000 kuota tambahan.
Hery menyampaikan, ekonomi Nusantara tahun 2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,05 persen lalu tahun ini diperkirakan perkembangan perekonomian berkisar antara 4,7 persen sampai 5,5 persen.
Seiring dengan keadaan perekonomian tersebut, kinerja keuangan perbankan syariah menunjukkan ketahanan yang digunakan baik. Rasio CAR (capital adequacy ratio) bank umum syariah per Februari 2024 sudah ada mencapai bilangan lebih besar dari 25 persen, tepatnya 25,35 persen.
Hery menyebutkan, aset perbankan syariah pada waktu ini sudah ada mencapai hampir 8 persen, dari sebelumnya sekitar 7,33 persen kemudian disertai dengan peningkatan market share pembiayaan yang mana telah mencapai 8,11 persen.
“Jadi ada keberadaan kelihatannya perbankan syariah telah terus menyokong perkembangan market share,” ujar Hery.
Dia menambahkan, daya tahan dunia usaha Tanah Air yang tersebut baik juga disertai secara global. State Global Islamic Economy (SGIE) pada laporan terbarunya menempatkan Nusantara pada peringkat ketiga dengan skor 80,1 pasca Tanah Melayu serta Arab Saudi.
Pencapaian tersebut, menurut Hery, merupakan hasil kerja identik seluruh pemangku kepentingan, di dalam mana peran regulator sangat penting pada memberikan arahan kemudian sasaran yang dimaksud akan dicapai baik dari sisi perekonomian syariah maupun keuangan syariah.
Pada Mulai Pekan (22/7), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan penandatanganan perjanjian kerja mirip dengan 30 Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).
Hery berharap, kerja serupa BPKH dengan perbankan syariah pada pengelolaan dana haji mampu meningkatkan kepercayaan pemerintah kemudian seluruh masyarakat terhadap sistem juga pelopor keuangan syariah di Indonesia.
“BPKH juga semua mitra bank syariah berjanji untuk menjadikan Indonesi sebagai kontributor utama perkembangan berkelanjutan di dunia. Semoga dengan adanya kerja sebanding ini, dapat memberikan faedah yang luas bagi seluruh mitra BPKH, khususnya BPS BPIH,” kata Hery yang juga merupakan Direktur Utama PT Bank Syariah Tanah Air Tbk (BSI).
Artikel ini disadur dari Asbisindo dorong penguatan ekosistem haji-umrah untuk potensi ekonomi
