DKI Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengungkapkan penambahan kementerian/lembaga (K/L) pada Kabinet Merah Putih bukan menambah beban anggaran 2024, sementara untuk anggaran 2025 masih di tahap kajian.
“Untuk 2024, alhamdulillah oleh sebab itu rentangnya sudah ada mendekati akhir tahun, praktis tidak ada ada tambahan. K/L mampu mengoptimalkan dari anggaran yang ada. Untuk 2025, per individu K/L tentunya akan ada tambahan anggaran. Hal ini kami sedang menerima berbagai usulan dari K/L,” ujar Isa pada waktu konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024, di dalam Jakarta, Rabu.
Isa menjelaskan anggaran tahun 2025 telah ditetapkan dengan DPR. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pun telah terjadi dibagikan pada Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12) kemarin.
Maka, bila dibutuhkan penyesuaian anggaran, hal itu akan dikerjakan pada waktu tahun anggaran 2025 berjalan.
“Kalau ada tambahan, itu akan kami lakukan dalam 2025. Usulan beberapa sudah ada masuk lalu sudah ada mulai ditelaah. Hal ini tentunya akan dibahas bersatu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lalu Presiden Prabowo Subianto,” kata Isa.
Presiden Prabowo melantik 48 menteri, 56 delegasi menteri, kemudian 5 kepala lembaga untuk kabinetnya, sehingga total anggota pada Kabinet Merah Putih mencapai 109 orang.
Pada akhir Oktober lalu, Sri Mulyani merombak Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) lalu DIPA sisa tahun anggaran 2024 (TA) dan juga TA 2025 untuk mengakomodasi kemunculan kementerian/lembaga (K/L) baru.
Penyerahan DIPA serta Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan dijalankan pada Istana Negara, Selasa (10/12).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alokasi Belanja Negara pada 2025 sejumlah Rp2.701,4 triliun, dengan Belanja otoritas Pusat akan ditujukan untuk menggalang acara prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi hingga acara makan bergizi gratis.
Untuk APBN 2025, pemindahan ke area mencapai Rp919,9 triliun. “Ini permanen diarahkan agar muncul sinkronisasi dan juga sinergi antara belanja pusat kemudian daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, serta pelayanan publik,” kata Sri Mulyani.
Adapun Pendapatan Negara di APBN 2025 ditargetkan sejumlah Rp3.005,1 triliun, dan juga akan diwujudkan dengan cara salah satunya melakukan reformasi perpajakan.
Artikel ini disadur dari Anggaran 2024 tetap aman meski ada penambahan K/L, 2025 sedang dikaji
