DKI Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Organisasi Kerja Sama Perekonomian serta Pembangunan (OECD) berperan sebagai mitra strategis di menyokong peningkatan kegiatan ekonomi Indonesia, yang digunakan ditargetkan mencapai 5,2 persen pada 2025.
Hal itu disampaikan Airlangga dalam Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) OECD Mathias Cormann.
"Pada prinsipnya, perjumpaan itu untuk menyampaikan report mengenai progres Indonesia," ujarnya.
Dalam pertandingan itu, kata Airlangga, Presiden Prabowo lalu Sekjen Cormann mendiskusikan progres capaian sektor ekonomi Negara Indonesia yang tersebut dinilai berada di dalam jalur yang mana tepat untuk mencapai target fundamental Negara Indonesia Emas pada 2025.
Selain itu, kata Airlangga, keduanya juga mengeksplorasi langkah-langkah aksesi Nusantara sebagai anggota penuh OECD dengan dengan 38 negara anggotanya.
Airlangga juga menjelaskan bahwa penghadapan yang dimaksud menyoroti beberapa prioritas nasional, seperti peningkatan produktivitas, digitalisasi, juga inisiatif unggulan Presiden, di antaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, juga acara bantuan makanan bergizi.
Ia mengatakan, OECD berkenan memberikan panduan berbasis data serta benchmarking dari negara-negara anggotanya untuk menggalang program-program tersebut.
Pembahasan ini juga akan memperhitungkan arahan strategis Presiden untuk melakukan konfirmasi langkah reformasi kekal sesuai dengan target nasional, kata Airlangga menambahkan.
Dilansir dari laman resmi OECD, kegiatan ekonomi Indonesi mengalami peningkatan positif berdasarkan Sistem Domestik Bruto (PDB) Negara Indonesia sebesar 5,1 persen pada 2024 dan juga 5,2 persen pada 2025.
Laporan OECD menyoroti perlunya reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan juga memanfaatkan digitalisasi, salah satunya efisiensi sektor pertanian untuk menguatkan ketahanan pangan.
Reformasi lingkungan bisnis, seperti pengurangan hambatan penanaman modal dan juga tata kelola BUMN, juga dianggap penting untuk daya saing ekonomi.
OECD mencatatkan perbaikan ekonomi Indonesia, dengan naiknya harga turun dari 6 persen pada 2022 berubah jadi 1,7 persen dan juga tingkat pengangguran membaik dari 7,1 persen bermetamorfosis menjadi 4,9 persen pada 2024.
Namun, tantangan seperti kesenjangan gender di tenaga kerja, perluasan basis pajak untuk mengupayakan transisi hijau, lalu percepatan dekarbonisasi tetap harus diatasi.
Pada sektor digital, peningkatan infrastruktur seperti 5G serta internet pita lebar diperlukan untuk menyokong produktivitas, khususnya pada tempat pedesaan dan juga sektor usaha kecil.
Artikel ini disadur dari Airlangga sebut OECD mitra strategis RI mencapai target ekonomi 2025
